EVALUASI TATA KELOLA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PENGUAT PERAN PEMERINTAH DAERAH BENGKULU

Vini Restu Insani, Jon Hendri Nurdan

Abstract


The role and support of the local government (Pemda) is very important in the National Health Insurance (JKN-KIS) program to encourage Universal Health Coverage (UHC) by expanding the coverage of participation, improving service quality, and increasing compliance. One of the efforts that can be made by the Regional Government in expanding participation is to integrate the Regional Health Insurance (Jamkesda) program into the JKN-KIS program. The existence of regulatory fragmentation and disharmony of membership data turned out to provide diversity to the health capacity and governance of JKN implementation in Bengkulu Province.


Full Text:

PDF

References


Aktariyani, T. et al. (2019). Policy Brief Policy Brief; Penguatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Krisis JKN. August, 14.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2016). Pentingnya Dukungan Pemda Untuk Mendukung Universal Health Coverage. Diakses dari https://bpjs-kesehatan.go.id

Dewan Jaminan Sosial Nasional RI. (2020). Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. http://sismonev.djsn.go.id/sismonev.php.

Dinkes Provinsi Bengkulu. (2019). Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu 2018 Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019. http://dinkes.bengkuluprov.go.id/

DJSN. (2016). Peraturan DJSN nomor 01 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Program JKN.

Idris, F. (2020). Laporan Pengelolaan Program Dan Laporan Keuangan (Auditan) tahun 2019.

Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

Mundiharno. Peta jalan menuju universal coverage jaminan kesehatan (road map to a Universal Health Coverage). J Legis Indones. 2012;(3):207-222. http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/386

Nurdan, dkk. (2020). Hasil Penelitian Kebijakan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional 2019 DI Provinsi Bengkulu. 1–14.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah.

Perpres Nomor 82 Tahun 2018. (2018). Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Sugiyono. (2016). Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Cetakan Ke. CV Alfabeta;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

UU BPJS. (2011). Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016

Widada. Trisna. dkk. (2017). Peran badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan dan implikasinya terhadap kesehatan masyarakat (studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu). Jurnal Kesehatan Nasional. 23 (2). Diakses dari http://jurnal.ugm.ac.id/JKN

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), 384. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179




DOI: http://dx.doi.org/10.32883/hcj.v7i1.1610

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 HUMAN CARE JOURNAL
Published by Universitas Fort De Kock, Bukittinggi, Indonesia
© Human Care Journal  e-ISSN : 2528-665X P-ISSN : 2685-5798

View Human Care Journal Stats